Nusa Tenggara Timur

Studi tentang akses perempuan miskin terhadap layanan publik ini merupakan bagian dari studi MAMPU, sebuah studi longitudinal yang dijalankan selama enam tahun (2014–2020) atas kerja sama The SMERU Research Institute dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Laporan sintesis ini bertujuan menarik benang merah dari lima laporan tematik Studi Midline MAMPU yang dimaksudkan untuk melihat perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan publik sepanjang 2014–2017.

Menurunnya performa kesehatan perempuan di Indonesia yang teridentifikasi sejak 2013 menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan perbaikan pelayanan dan akses kesehatan reproduksi dan gizi. Untuk membenahi kualitas kesehatan, pemerintah telah berupaya menjamin akses kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, yang kini lebih dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan mempelajari kehidupan perempuan miskin pada lima tema, yaitu akses terhadap perlindungan sosial, pekerjaan, perempuan pekerja migran, kesehatan reproduksi dan nutrisi perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan, secara khusus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Laporan ini berfokus pada tema ketiga, yaitu perempuan buruh migran luar negeri.

Studi Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja merupakan bagian dari studi longitudinal (2014–2020) yang terdiri atas Studi Baseline MAMPU 2014, Studi Midline MAMPU 2017, dan Studi Endline MAMPU 2020. Studi ini berfokus pada pekerja rumahan kategori subkontrak/putting out system/borongan, dan bertujuan mendalami perubahan akses perempuan miskin pekerja rumahan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja antara 2014–2017.

Dengan mempelajari akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial di lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Kubu Raya, Pangkajene dan Kepulauan, serta Timor Tengah Selatan) pada 2014 dan 2017, studi ini berupaya menangkap perubahan yang terjadi pada akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial. Program JKN-KIS mendapat perhatian tersendiri dalam laporan ini dibandingkan dengan program perlindungan sosial lainnya dari pemerintah.

Dengan mempelajari upaya-upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga di lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan) pada 2014 dan 2017, studi ini berupaya menangkap perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tiga tahun terakhir.

Terungkapnya berbagai kasus penyelewengan anggaran di sejumlah daerah menunjukkan bahwa praktik pengawasan oleh supradesa selama ini masih memiliki kelemahan. Catatan kebijakan ini merekomendasikan model pengawasan desa oleh masyarakat yang mengadopsi empat prinsip akuntabilitas sosial: relevansi, publisitas, penyanggahan, dan penegakan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, pengawasan dapat lebih efektif dan substantif daripada terjebak pada urusan administratif.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kebijakan tentang desa dianggap tidak banyak memberikan perubahan bagi desa, khususnya dari segi tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kelahiran UU Desa menjadi harapan baru untuk kemajuan desa disebabkan UU ini menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Studi ini merupakan studi awalan sebagai bagian dari studi longitudinal tiga tahun.

Meski pada 2017 penyaluran Dana Desa (DD) telah memasuki tahun ketiga, keterlambatan penyaluran dan pencairan terus terjadi dan berpotensi mengurangi kualitas pembelanjaan DD. Dilema yang dihadapi adalah membangun mekanisme yang sederhana sesuai kapasitas desa, sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas.