Nusa Tenggara Timur

SMERU bersama Kelompok Kerja Indonesia untuk Kemiskinan Struktural (KIKIS) dan Perkumpulan Pengembangan dan Advokasi Rakyat (PIAR) kali ini menyelenggarakan lokakarya regional dengan topik “Pengembangan Inisiatif Lokal untuk Sistem Perencanaan dan Anggaran Publik Berdasarkan SPKD” pada tanggal 14–16 Oktober 2004 di Kupang.

Studi ini bertujuan untuk mengamati pelaksanaan deregulasi perdagangan dalam praktek nyatanya di lapangan dan melihat dampaknya terhadap dinamika perekonomian/perdagangan rakyat (perdesaan) dan penelitian pemerintah (daerah). Laporan ini disusun berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka mempelajari pelaksanaan berbagai deregulasi perdagangan regional, khususnya di bidang perdagangan hasil pertanian.

Tim Peneliti

Koordinator:
Widjajanti Isdijoso Suharyo

Penasihat:
Sudarno Sumarto

Koordinator Lapangan:
Nina Toyamah

Peneliti SMERU:
Adri Poesoro, Bambang Sulaksono, Syaikhu Usman, Vita Febriany

Peneliti Lapangan:
Harry D.J. Foenay, Rowi Kaka Mone, Thersia Ratu Nubi, Yakomina W. Nguru

Editor:
Justin Sodo

Penanggung Jawab Penelitian:
Sudarno Sumarto

Koordinator Penelitian:
Sri Kusumastuti Rahayu

Penasihat Penelitian:
Asep Suryahadi

Peneliti Inti dan Koordinator Lapangan:
Sri Kusumastuti Rahayu
Nina Toyamah
Stella Aleida Hutagalung
Meuthia Rosfadhila
Muhammad Syukri
Adri Amiruddin

Peneliti Lapangan:

Buku ini memetakan dan menganalisis regulasi daerah yang terkait dunia usaha di Kabupaten TTU secara tekstual dan kontekstual. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa produk hukum yang berpotensi menghambat kegiatan dunia usaha di Kabupaten TTU. Di samping persoalan yang terkait aspek yuridis dan substansi, sebagian besar potensi kebermasalahan produk hukum tersebut bermuara pada ketidaktaatan (noncompliance) atas prinsip ekonomi yang pada gilirannya akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Buku ini merupakan upaya untuk mengkaji perekonomian di Kabupaten Flores Timur (Flotim), termasuk memetakan dan menganalisis regulasi daerah terkait dunia usaha secara tekstual. Secara statistik, bidang konstruksi dan perdagangan mendominasi peta pelaku usaha di Kabupaten Flotim. Kekonsistenan dominasi iniHal ini konsisten terlihat dari pendaftaran pelaku usaha tahun pada 2006–2008. Kecenderungan perempuan sebagai pelaku usaha juga terlihat meningkat selama kurun waktu tersebut walaupun mungkin jumlah sebenarnya lebih tinggi daripada angka statistik.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan yang semakin penting dalam memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dinamis. Regulasi yang diciptakan oleh pemda dapat mendorong atau sebaliknya menghambat penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Pelaksanaan kajian ini merupakan bagian dari proyek penelitian kerja sama yang dipimpin oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan bantuan dari Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang didanai oleh AusAID pada tahun 2007–2009.