Sejarah Kami
The SMERU Research Institute adalah lembaga penelitian independen yang secara resmi didirikan pada 2001 untuk mewujudkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat. Pendiri utamanya adalah Dr. Sudarno Sumarto, Dr. Syaikhu Usman, Ir. Sri Kusumastuti Rahayu, M.E., dan Bambang Sulaksono, M.M.
Kelahiran SMERU berkaitan dengan Krisis Keuangan 1998. Saat itu, tidak ada lembaga pemantau independen dan tepercaya yang dapat menyediakan informasi yang tepat waktu (timely information) mengenai dampak krisis. Keadaan ini mendorong donor multilateral di Indonesia untuk membentuk Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU) di bawah Bank Dunia.
SMERU kemudian melakukan survei tingkat kecamatan melalui layanan pos untuk mengetahui kondisi pangan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat di seluruh Indonesia. Hasil survei ini menjadi dasar perumusan kebijakan Operasi Pasar Khusus yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan dalam beberapa program bantuan sosial nasional hingga saat ini.
Ketika tugas SMERU sebagai unit kerja Bank Dunia berakhir pada akhir 2000, staf SMERU berinisiatif untuk membentuk organisasi independen bernama The SMERU Research Institute yang berfokus pada studi kemiskinan dan kebijakan publik. Pada awalnya, SMERU mendapat dana hibah dari Australian Aid (AusAID), Ford Foundation, dan Department for International Development (sekarang bernama Foreign, Commonwealth & Development Office/FCDO). Saat ini, keuangan SMERU sepenuhnya diperoleh melalui dana penelitian kompetitif.
SMERU juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempelajari peran mereka dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama terkait kesehatan, pendidikan, dan penghidupan berkelanjutan. Kerja sama ini dimulai dengan kajian persiapan dan pelaksanaan otonomi daerah yang secara resmi berlaku sejak 2001.
Kontribusi dan Pencapaian SMERU
2000
Analisis SMERU terkait dinamika kemiskinan berkontribusi terhadap konsep kerentanan yang hingga kini masih digunakan dalam sistem perlindungan sosial.
2001
SMERU merancang peta kemiskinan komprehensif sampai ke tingkat desa yang pertama di Indonesia. Proyek ini dimulai pada 2001 dan peta yang dihasilkan dirilis pada 2005. Peta kemiskinan berskala nasional ini dirancang dengan metode estimasi wilayah kecil (small area estimation) dan telah dimanfaatkan para akademisi, pengelola program pemerintah dan nonpemerintah, serta pihak swasta.
2003
Artikel berjudul “Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector” yang ditulis oleh staf SMERU, yaitu Asep Suryahadi, Wenefrida Widyanti, Daniel Perwira, dan Sudarno Sumarto, dan dipublikasikan di Bulletin of Indonesian Economic Studies (vol. 39, no. 1, hlm. 29–50, April 2003), Australian National University, memperoleh penghargaan H.W. Arndt Prize dari jurnal tersebut.
2005
SMERU berpartisipasi dalam mengevaluasi pelaksanaan berbagai program bantuan sosial pemerintah, seperti Beras untuk Orang Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hasil evaluasi ini dipakai pengelola untuk menyempurnakan implementasi program.
2008
SMERU ikut serta dalam penyusunan Visi Indonesia 2030 oleh Yayasan Indonesia Forum. Secara khusus, SMERU berkontribusi dengan menyusun dua dimensi Visi Indonesia 2030: (i) Kebijakan Subsidi, Sistem Perlindungan Sosial, Perbaikan Pemerataan Pendapatan, dan Penanggulangan Kemiskinan; serta (ii) Kebijakan Reformasi Pasar Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas.
2009
Sepanjang 2008–2009, Indonesia terimbas krisis finansial global. Untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi krisis ini, Pemerintah Indonesia membentuk sebuah tim pemantauan yang dikoordinasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(Bappenas) dengan anggota Badan Pusat Statistik, World Bank, dan dengan dukungan dari AusAID. Tugas utama SMERU dalam kegiatan ini adalah melakukan pemantauan media, analisis data sekunder, dan pemantauan kualitatif di tingkat lokal. Hasil kegiatan pemantauan ini memungkinkan pemerintah mengantisipasi dan memitigasi dampak krisis.
2013
SMERU dipercaya Kementerian PPN/Bappenas untuk mengembangkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI). MP3KI diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019.
2016
Untuk memperluas jangkauan diseminasi penelitian, SMERU menyelenggarakan rangkaian Forum Pembangunan Daerah (FPD) sejak 2016. SMERU menginisiasi FPD sebagai sarana dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah.
2017
SMERU terpilih untuk memimpin Program Research on Improving Systems of Education (RISE) di Indonesia. Program RISE merupakan program penelitian multinegara berskala besar yang bertujuan memahami sistem pendidikan di negara berkembang untuk mengatasi krisis mutu pembelajaran. SMERU adalah satu-satunya lembaga lokal yang dipercaya untuk memimpin Program RISE nasional di antara lembaga-lembaga di tujuh negara yang melaksanakan program serupa.
2018
SMERU membantu Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan dan melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. IPEI dapat digunakan oleh pemerintah dalam menentukan arah kebijakan setiap daerah dan memastikan keselarasannya dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan.
2020
SMERU melakukan sembilan studi tingkat nasional dan daerah pada 2020 dan tujuh studi pada 2021 untuk melihat dampak pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya terkait kemiskinan dan pembangunan manusia. SMERU juga mengkaji efektivitas berbagai kebijakan dan program pemerintah di sektor perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan selama pandemi.
2021
SMERU resmi meluncurkan SMERU Learning Centre, sebuah platform belajar terkait penelitian sosial-ekonomi yang berfokus pada isu-isu kemiskinan dan ketimpangan.
Direktur-Direktur SMERU
2001–2009: Dr. Sudarno Sumarto
2009–2019: Dr. Asep Suryahadi
2019–sekarang: Ir. Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.
