Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun, sekaligus menjaga tingkat pengangguran dan kemiskinan relatif rendah. Capaian ini mencerminkan kemajuan selama beberapa dekade dalam mengentaskan kemiskinan, menjaga stabilitas makroekonomi, dan mendorong pembangunan ekonomi secara umum. Namun, gambaran yang berbeda muncul ketika kita melihat lebih jauh dari sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Kelas menengah menyusut, kenaikan upah lambat, dan ketimpangan struktural masih belum teratasi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi Indonesia: apakah ekonomi yang tumbuh sekitar 5% mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah yang memadai? Lebih dari itu, apakah pertumbuhan tersebut mampu mendorong mobilitas ekonomi sehingga pengentasan kemiskinan dapat terus berlanjut dan kelas menengah yang besar dan sejahtera dapat terbentuk? Jawabannya akan sangat menentukan apakah Indonesia dapat mencapai ambisinya menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
 

Menyusutnya Kelas Menengah Menandakan Masalah yang Lebih Dalam

Salah satu gambaran nyata yang menunjukkan tantangan sosial-ekonomi Indonesia adalah menyusutnya kelas menengah. Pada 2019–2024, jumlah penduduk Indonesia yang tergolong kelas menengah turun dari 57,33 juta menjadi 47,85 juta orang—berkurang sekitar 9,4 juta orang dalam lima tahun. Proporsinya terhadap total penduduk juga turun dari 21,45% menjadi 17,13% pada periode yang sama.

Hal ini bukan berarti seluruh kelompok tersebut jatuh ke dalam kemiskinan. Sebagian besar bergeser ke kelompok aspiring middle class, yaitu mereka yang berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan mudah terdampak guncangan, seperti inflasi, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Ketika pendapatan riil tidak mengalami peningkatan, rumah tangga mungkin perlu berutang atau menggunakan tabungan untuk menjaga standar hidup mereka. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat yang telah berhasil meningkatkan taraf hidupnya akan semakin sulit mempertahankan atau memperbaiki kondisi ekonominya. Pada 2024, aspiring middle class mencakup 49,22% penduduk Indonesia, sementara penduduk miskin mencapai 9,03%.  

Tren ini penting karena mobilitas ekonomi merupakan bagian penting dari perjalanan pembangunan Indonesia. Mendorong pertumbuhan kelas menengah membutuhkan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik, penguatan kualitas sumber daya manusia, layanan publik yang berkualitas, serta sistem perlindungan sosial yang kuat untuk membantu rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi dan terus meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak lagi sekadar mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi juga memastikan mereka yang telah keluar dari kemiskinan dapat terus meningkatkan kondisi ekonominya.

Penambahan Lapangan Kerja Saja Tidak Cukup

Di permukaan, pasar kerja Indonesia tampak cukup tangguh. Pada Agustus 2024, jumlah penduduk yang bekerja meningkat 4,79 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,91%. Namun, hanya 42,05% yang bekerja di sektor formal. Rata-rata upah bulanan juga hanya meningkat 2,81% secara tahunan menjadi Rp3,27 juta. Angka ini hanya sedikit di atas garis kemiskinan rumah tangga, yaitu sebesar Rp2,80 juta per bulan pada tahun yang sama.

Karena itu, persoalannya kini bukan hanya soal seberapa banyak lapangan kerja yang tercipta, tetapi juga seberapa baik kualitas pekerjaan tersebut. Laporan terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia terutama terjadi di sektor-sektor dengan nilai tambah rendah yang sering kali tidak menawarkan upah setara dengan standar kelas menengah. Bahkan, upah riil rata-rata turun 1,1% per tahun pada 2018–2024.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan mengingat banyaknya penduduk muda Indonesia yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Bonus demografi menawarkan peluang untuk mempercepat pembangunan, tetapi ada batas waktunya. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, Indonesia perlu memastikan bahwa generasi muda dapat mengakses pekerjaan yang produktif dan layak.

Untuk itu, perlu ada upaya untuk mengatasi kesenjangan antara keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Namun, capaian pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa capaian siswa Indonesia dalam matematika, membaca, dan sains termasuk yang terendah selama keikutsertaan Indonesia dalam penilaian tersebut. Dalam matematika, hanya 18% siswa Indonesia yang mencapai tingkat kompetensi minimum, jauh di bawah 69% siswa di negara-negara OECD.

Tanpa perbaikan signifikan dalam pembelajaran dan keterampilan, Indonesia berisiko memiliki jumlah penduduk usia kerja yang besar, tetapi tidak memiliki modal manusia yang memadai untuk mendorong peningkatan produktivitas.

Menjadikan Indonesia Emas 2045 Lebih Inklusif

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan adanya hambatan penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Kebijakan yang berhasil mengurangi kemiskinan dan membangun infrastruktur dasar tidak lagi cukup jika berdiri sendiri. Tahap pembangunan berikutnya membutuhkan transformasi struktural yang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan upah lebih tinggi dalam skala besar.

Inilah yang menjadi inti dari ambisi Indonesia Emas 2045. Indonesia perlu menghindari jebakan stagnasi pembangunan dan mempercepat peralihan menuju manufaktur bernilai tambah tinggi, sektor jasa, inovasi digital, dan teknologi. Bank Dunia memperkirakan reformasi struktural dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam produk domestik bruto (PDB), pendapatan tenaga kerja, dan kesempatan kerja yang lebih berkualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan kelas menengah.

Hilirisasi, atau industrialisasi sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, dapat berkontribusi pada transformasi ini dengan membangun kapasitas industri domestik. Namun, keberhasilannya tidak seharusnya hanya diukur dari nilai ekspor atau besarnya investasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam skala besar, memperkuat perekonomian daerah, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat yang sama, Indonesia membutuhkan kapasitas fiskal yang lebih besar untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, perlindungan sosial, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya mencapai 12% pada 2023, jauh di bawah rata-rata Asia Pasifik yang sebesar 19,5%. Karena itu, memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan efektivitas belanja publik menjadi hal yang sangat penting.

Keberhasilan pembangunan Indonesia pada masa lalu dibangun di atas pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas makroekonomi. Tantangan berikutnya lebih sulit, yaitu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Agar Indonesia Emas 2045 menjadi agenda pembangunan yang inklusif, bukan sekadar target menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi generasi mudanya, memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan jumlah kelas menengah, serta memastikan transformasi ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah dan kelompok pendapatan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa cepat Indonesia tumbuh, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat Indonesia yang dapat membangun masa depan yang aman dan sejahtera berkat pertumbuhan tersebut.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, kelas menengah