Working Paper: July 2003

POLITIK LOKAL DI ERA DESENTRALISASI:
Menuju Otonomi Rakyat

Syaikhu Usman

Ringkasan

Tulisan ini bertujuan memaparkan perubahan gerak politik lokal sejak berlakunya kebijakan baru desentralisasi. Pertanyaan utamanya adalah sejauh mana ketersediaan ruang bagi otonomi rakyat dalam proses perubahan politik tersebut. Tulisan ini diangkat dari hasil pengamatan kualitatif atas dinamika politik lokal selama lebih dari dua tahun terakhir, pada dua belas propinsi yang mencakup lima belas kabupaten dan tiga kota.

Selama pemerintahan Orde Baru manajemen pemerintahan berkembang menjadi makin sentralistis. Berbagai kebijakan publik diputuskan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Pelaksanaannya pun dilakukan oleh instansi pusat, mulai dari departemen, kantor wilayah departemen, kantor departemen, sampai aparat departemen di kecamatan dan desa. Tidak hanya itu, bahkan banyak posisi strategis sipil di daerah dijabat oleh orang yang didrop dari pusat, termasuk tentara.

Kemunculan gerakan reformasi telah mengetuk kesadaran "orang daerah" bahwa nasib mereka tidak harus tergantung kepada "orang pusat". Mereka perlu penguatan diri sendiri dalam mengurus daerahnya. Mereka harus memilih pemimpin mereka sendiri. Kepemimpinan di daerah diarahkan untuk lebih memperhatikan kebutuhan rakyat di daerahnya dari pada kepentingan pusat. UU No. 22, 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi kesempatan bagi daerah untuk merealisasikan kehendak tersebut.

Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan kewenangan (pelayanan) pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, desentralisasi dalam makna seperti itu dinilai oleh berbagai pihak tidak cukup. Untuk itu, desentralisasi perlu diberi makna sebagai pemberian otonomi kepada rakyat. Artinya, semua keputusan dan langkah pemerintah harus bersumber dari, dan bertanggung jawab kepada, rakyat.

Di era kebijakan baru desentralisasi sekarang mulai terlihat geliat partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meskipun dalam kadar yang berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Partisipasi itu muncul baik karena dorongan pemerintah, maupun atas kesadaran rakyat sendiri. Partisipasi itu terlihat baik melalui instrumen formal (DPRD), maupun instrumen informal (demonstrasi, seminar, dan lain lain). Partisipasi itu ada yang berdampak positif dan ada yang negatif.

Bagaimanapun, otonomi rakyat adalah tujuan ideal yang ingin dicapai. Perkembangan otonomi rakyat atau keberlangsungan suatu masyarakat demokratis perlu ditopang oleh berbagai kelompok rakyat yang terorganisir dalam bentuk partai politik, lembaga adat, institusi keagamaan, organisasi profesional, kelompok sukarelawan, dan lain-lain. Reformasi kepemerintahan, seperti melalui kebijakan desentralisasi, baru akan bermakna dan berkelanjutan kalau terdapat keseimbangan peran antara negara (diwakili pemerintah) dan rakyat (diwakili berbagai kelompok kepentingan masyarakat). Kalau tidak, maka kebijakan desentralisasi hanya akan menciptakan sentral-sentral kekuasaan baru di daerah.

Daftar Isi

PENDAHULUAN

DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI

Hambatan Desentralisasi

GELIAT OTONOMI DAERAH

Demokrasi Perwakilan: Partai dan DPRD
Hubungan Legislatif dan Eksekutif
Demokrasi Substansial: Masih Memerlukan Elit
Otonomi: Dari Elit kepada Rakyat
Peristiwa Daerah dalam Pers Daerah
Perencanaan Model "Bottom Up": Sebuah contoh dari Bandar Lampung

KESIMPULAN

DAFTAR BACAAN