Research Report
December 2006

Download Report (English)
908 kbyte, PDF file
Download Report (Bahasa Indonesia)
893 kbyte, PDF file

Versi Bahasa Indonesia

Strengthening the Poverty Reduction Capacity of Regional Governments through Participatory Poverty Assessment (PPA)

Widjajanti I. Suharyo (Coordinator)
Bambang Sulaksono, Herry Widjanarko, Nina Toyamah, Rizki Fillaili, Syaikhu Usman, Wawan Heryawan

ABSTRACT

Following the development of the Indonesia National Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), there was a call for the development of a Regional PRSP through an inclusive process of Participatory Poverty Assessment (PPA). This study has pilot tested an effort to develop the capacity of district (kabupaten) governments in conducting PPA and using its results as one of the inputs for the preparation of the regional development plan, including the Regional PRSP. This nine-month study was commenced in April 2005 and completed in December 2005. It was carried out in two districts, Kabupaten Bima in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) and Kabupaten Tapanuli Tengah in the Province of North Sumatera. 

The progress and the results of this study is reported in the Phase I and Phase II Reports, and the Final Report. The results of this study include an analysis of the poverty condition in the two pilot districts, an assessment on the capacity of the district government in analyzing poverty and designing policy and programs for reducing poverty, and an assessment on the potential integration of PPA into the regional development planning process. Based on these results, several recommendations have been drawn with regard to alternative policies for reducing poverty in the two pilot districts, efforts to develop the capacity of district governments in poverty reduction, and the integration of PPA into the existing regional planning process.

TABLE OF CONTENTS

ACKNOWLEDGEMENT
FOREWORD
ABSTRACT
TABLE OF CONTENTS
LIST OF TABLES
LIST OF FIGURES
LIST OF ABBREVIATIONS
EXECUTIVE SUMMARY
I. INTRODUCTION

1.1. Background
1.2. Objectives
1.3. Location, Timeline, and the Conduct of the Study
1.4. Structure of the Report

II. THE IMPLEMENTATION PROCESS OF THE STUDY

2.1. The Implementation of Phase 1
2.2. The Implementation of Phase 2
2.3. The Implementation of Phase 3

III. PARTICIPATORY POVERTY ASSESSMENT (PPA) RESULTS

3.1. Kabupaten Bima
3.2. Kabupaten Tapanuli Tengah

IV. REGIONAL CAPACITY IN POVERTY REDUCTION

4.1. Poverty Reduction Institutions
4.2. Poverty Reduction Programs and Policies
4.3. The Contribution of the Study to Regional Capacity in Poverty Reduction

V. THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING PROCESS AND THE POTENTIAL FOR INTEGRATING PARTICIPATORY POVERTY ASSESSMENTS (PPAs)

5.1. The Existing Regional Development Planning Process
5.2. The Potential and Obstacles Faced in Integrating PPA into the Planning Process

VI. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

6.1. Poverty Condition and Alternative Policies for Poverty Reduction
6.2. Enhancing the Capacity of Local Government in Poverty Reduction
6.3. Integrating PPA into the District Planning Process

APPENDICES

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Analisis Kemiskinan Partisipatoris (AKP)

Widjajanti I. Suharyo (Koordinator)
Bambang Sulaksono, Herry Widjanarko, Nina Toyamah, Rizki Fillaili, Syaikhu Usman, Wawan Heryawan

ABSTRAK

Dengan telah disusunnya Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) di Indonesia, muncul kebutuhan akan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) melalui proses inklusif dengan menerapkan analisis kemiskinan partisipatoris (AKP). Kajian ini merupakan uji coba upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan AKP dan memanfaatkan hasilnya sebagai salah satu masukan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah, termasuk SPKD. Kajian yang berlangsung selama sembilan bulan ini dilaksanakan mulai April 2005 sampai dengan Desember 2005 di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara. 

Kemajuan dan hasil kajian ini dilaporkan dalam Laporan Tahap I, Tahap II dan Laporan Akhir. Hasil kajian ini mencakup analisis kondisi kemiskinan di dua kabupaten studi, kajian tentang kapasitas pemerintah kabupaten dalam menganalisis kondisi kemiskinan dan merancang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta kajian tentang potensi pengintegrasian AKP dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi mengenai alternatif kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di dua kabupaten studi, upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mengurangi kemiskinan, dan pengintegrasian AKP ke dalam proses perencanaan daerah yang sudah berjalan.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM
RINGKASAN EKSEKUTIF
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan
1.3. Lokasi, Waktu, dan Mekanisme Pelaksanaan Kajian
1.4. Struktur Laporan

II. PROSES PELAKSANAAN KAJIAN

2.1. Pelaksanaan Kajian Tahap 1
2.2. Pelaksanaan Kajian Tahap 2
2.3. Pelaksanaan Kajian Tahap 3

III. HASIL ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATORIS (AKP)

3.1. Kabupaten Bima
3.2. Kabupaten Tapanuli Tengah

IV. KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
4.2. Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
4.3. Kontribusi Kajian terhadap Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

V. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN POTENSI PENGINTEGRASIAN ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATORIS (AKP)

5.1. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sedang Berjalan
5.2. Potensi dan Kendala Pengintegrasian AKP dalam Proses Perencanaan

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kondisi Kemiskinan dan Alternatif Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
6.2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
6.3. Pengintegrasian AKP dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kabupaten

LAMPIRAN