SMERU Publication

Research Report
Topic: Bussiness Climate, Decentralization & Regional Autonomy

Download Report (Bahasa Indonesia, 671 KB, PDF)

Iklim Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU): Kajian Kondisi Perekonomian dan Regulasi Usaha

ABSTRAK

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai peran yang semakin penting dalam memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dinamis. Regulasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah dapat mendorong atau sebaliknya menghambat penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Laporan final “Iklim Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU): Kajian Kondisi Perekonomian dan Regulasi Usaha” merupakan upaya untuk memetakan dan menganalisis regulasi daerah yang terkait dunia usaha di Kabupaten TTU secara tekstual. Kajian ini menitikberatkan aspek yuridis, substansi dan prinsip sebagai acuan dalam menganalisis kebermasalahan regulasi daerah, serta potensi dampaknya terhadap dunia usaha.

Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa produk hukum yang berpotensi menghambat kegiatan dunia usaha di Kabupaten TTU. Di samping persoalan yang terkait aspek yuridis dan substansi, sebagian besar potensi kebermasalahan produk hukum tersebut bermuara pada ketidaktaatan (noncompliance) atas prinsip ekonomi yang pada gilirannya akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kajian ini juga menunjukkan adanya ragam persoalan tata laksana perda yang terkait dengan perizinan usaha dan retribusi. Di antaranya adalah tidak adanya standar baku dalam persyaratan dokumen perizinan, proses pengurusan perizinan yang berbelit-belit, favoritisme, minimnya sosialisasi perda, inkonsistensi isi dan tata laksana perda, rendahnya akses untuk memperoleh kredit modal dan masih belum optimalnya upaya Pemda TTU untuk menjamin keamanan berusaha yang ditunjukkan dengan masih maraknya aksi premanisme dan pungli terutama sepanjang jalur distribusi produk/barang antardaerah.

Kata kunci: regulasi, produk hukum, iklim usaha, kebermasalahan, ketidaktaatan, inkonsistensi tata lasksana perda, keamanan berusaha.

DAFTAR ISI

ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR KOTAK
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR SINGKATAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Konteks Penelitian
1.3 Metodologi Penelitian
1.4 Struktur Laporan

II. KONDISI SOSIAL EKONOMI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2.1 Administrasi dan Kependudukan
2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendapatan
2.3 Struktur Perekonomian

III. POTENSI EKONOMI DAN KARAKTERISTIK DUNIA USAHA

3.1 Potensi Ekonomi
3.2 Jenis Usaha dan Pelaku Usaha
3.3 Perempuan sebagai Pelaku Usaha

IV. DAYA SAING INVESTASI, KELEMBAGAAN, DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN TTU

4.1 Daya Saing Investasi dan Peran Kelembagaan
4.2 Peta Identitas Produk Hukum dan Instansi/Dinas Terkait

V. ANALISIS TEKSTUAL PRODUK HUKUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

5.1 Indikasi Kebermasalahan Produk Hukum

5.1.1 Indikasi Kebermasalahan Yuridis
5.1.2 Indikasi Kebermasalahan Substansi
5.1.3 Indikasi Kebermasalahan Prinsipil

5.2. Potensi Dampak Produk Hukum Bermasalah

VI. ANALISIS KONTEKSTUAL PRODUK HUKUM KABUPATEN TTU

6.1 Analisis Umum: Perizinan usaha
6.2 Analisis Sektoral

6.2.1 Sektor Jasa
6.2.2 Sektor Perdagangan
6.2.3 Sektor Peternakan

6.2.3.1. Pungutan Pasar Hewan
6.3.2.2. Pungutan Pasar
6.3.2.3. Los Daging di Pasar

6.2.4 Sektor Industri Pengolahan

6.3 Kelompok Perempuan Penenun
6.4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP)
6.5. Rangkuman Analisis Tekstual dan Kontekstual: Pemetaan Regulasi

VII. CATATAN PENUTUP
DAFTAR ACUAN
LAMPIRAN