SMERU Publication

Research Report
Topic: Bussiness Climate, Decentralization & Regional Autonomy

Download Report (Bahasa Indonesia, 716 KB, PDF)

Iklim Usaha di Kabupaten Flores Timur: Kajian Kondisi Perekonomian dan Regulasi Usaha

ABSTRAK

Laporan ini merupakan upaya untuk mengkaji perekonomian di Kabupaten Flores Timur, termasuk memetakan dan menganalisis regulasi daerah terkait dunia usaha secara tekstual. Secara statistik, bidang konstruksi dan perdagangan mendominasi peta pelaku usaha di Kabupaten Flotim. Hal ini konsisten terlihat dari pendaftaran pelaku usaha tahun 2006–2008. Kecenderungan perempuan sebagai pelaku usaha juga terlihat meningkat selama kurun waktu tersebut walaupun mungkin jumlah sebenarnya lebih tinggi daripada angka statistik. Kategorisasi berdasarkan skala usaha menunjukkan persentase pendaftar skala menengah pada tahun 2008 justru lebih besar daripada persentase pendaftar skala kecil. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat pelaku usaha bidang konstruksi yang hampir seluruhnya adalah pelaku usaha skala menengah.

Mayoritas produk hukum yang perlu mendapat perhatian adalah produk hukum retribusi dengan identitas perizinan tertentu dan jasa umum. Perizinan merupakan wilayah yang paling berpotensi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Produk hukum perizinan belum menjelaskan lama pengurusan dan biaya pengurusan izin, serta pelaku usaha mana saja yang wajib mengurus perizinan tersebut. Jumlah dan jenis dokumen yang dibutuhkan juga masih bisa diminimumkan, terutama jika seluruh proses perizinan berada dalam satu kelembagaan. Perda mengenai penggantian biaya administrasi perlu mendapat perhatian khusus. Perda ini memuat pungutan berganda karena tumpang-tindih dengan perda perizinan yang lainnya dan tumpang-tindih pula dengan pajak penghasilan yang ditarik oleh pemerintah nasional. Juga, beberapa pungutan ternyata melanggar prinsip free internal economic zone.

Di samping masalah perizinan usaha, peraturan daerah terkait distribusi hasil bumi juga merupakan hal penting dalam perbaikan iklim usaha. Adanya peraturan pusat dalam bentuk SK Menteri Kehutanan, peraturan desa serta pungutan liar juga menurunkan daya saing produk Flores Timur. Pengkajian dan perumusan peraturan daerah harus mengikutsertakan instansi terkait lainnya seperti pihak kepolisian, polisi air, polisi hutan, TNI AL, dan DLLAJR, agar penegakan hukum perda tersebut dapat berjalan lancar.

Kata kunci: regulasi, peraturan daerah, iklim usaha, kebermasalahan

DAFTAR ISI

ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR KOTAK
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR SINGKATAN
RANGKUMAN EKSEKUTIF
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Penelitian
1.3 Metodologi Penelitian
1.4. Struktur Laporan

II. KONDISI SOSIAL EKONOMI KABUPATEN FLOTIM

2.1 Administrasi Daerah dan Kependudukan
2.2 Produk Domestik Regional Bruto
2.3 Pertumbuhan Ekonomi
2.4 Struktur Ekonomi
2.5 Pendapatan per Kapita Penduduk

III. PELAKU USAHA, LAPANGAN USAHA, DAN HAMBATAN USAHA DI KABUPATEN FLOTIM

3.1 Siapa Saja Pelaku Usaha?

3.1.1 Data Pelaku Usaha menurut Skala dan Lapangan Usahanya
3.1.2 Kecenderungan Antarwaktu
3.1.3 Perempuan sebagai Pelaku Usaha

3.2. Apa Saja Lapangan Usaha yang Potensial?

3.2.1 Tanaman Pangan
3.2.2 Perkebunan
3.2.3 Peternakan
3.2.4 Perikanan dan Kelautan
3.2.5 Industri Pengolahan
3.2.6 Perdagangan
3.2.7 Pariwisata
3.2.8. Transportasi dan Telekomunikasi

3.3 Apa Saja Faktor Yang Menghambat Iklim Usaha Di Kabupaten Flores Timur?

3.3.1 Infrastruktur
3.3.2 Pasokan Listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
3.3.3 Produktivitas Tenaga Kerja Lokal
3.3.4 Aspek Kelembagaan

IV. IKLIM USAHA DAN IKLIM REGULASI DI KABUPATEN FLORES TIMUR

4.1 Otonomi Daerah, Daya Saing Investasi, dan Tata Kelola Ekonomi Daerah
4.2 Produk Hukum Daerah

4.2.1 Pemetaan Identitas Produk Hukum Daerah
4.2.2 Peta Instansi Terkait Produk Hukum Daerah

V. ANALISIS TEKSTUAL TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN FLORES TIMUR

5.1 Analisis Umum Produk Hukum Kabupaten Flores Timur
5.2 Analisis Khusus Produk Hukum Terkait Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

VI. ANALISIS KONTEKSTUAL TERHADAP PRODUK HUKUM DI KABUPATEN FLORES TIMUR

6.1 Analisis Umum: Perizinan Usaha
6.2 Analisis Sektoral

6.2.1 Sektor Perdagangan Sembako
6.2.2 Sektor Perdagangan Hasil Bumi
6.2.3 Sektor Jasa
6.2.4 Sektor Perikanan
6.2.5 Perempuan Pelaku Usaha

6.3. Rangkuman Analisis Tekstual dan Kontekstual: Pemetaan Regulasi

VII. CATATAN PENUTUP
DAFTAR ACUAN
LAMPIRAN