SMERU Publication

Research Report

Download Report (English, 512 KB, PDF)
Download Report (Bahasa Indonesia, 520 KB, PDF)

Menuju ke versi Bahasa Indonesia

ACCESS TO JUSTICE: EMPOWERING FEMALE HEADS OF HOUSEHOLD IN INDONESIA
Case Studies in Nanggroe Aceh Darussalam, West Java, West Kalimantan, and East Nusa Tenggara

Advisor:
Asep Suryahadi

Poverty and Legal Access Survey Research Team:
Akhmadi, Asri Yusrina, Sri Budiyati, Athia Yumna

PEKKA:
Nani Zulminarni, Romlawati, Mien Rianingsih, Fitria Villa Sahara, Kodar Tri Wusananingsih, Adi Nugroho

Cate Sumner, Lead Adviser Access to Justice/Judicial Reform, Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF was supported by the Australian Agency for International Development)

Family Court of Australia:
Leisha Lister, Executive Adviser

Field Researchers:
NAD: Ratnawati, Keumalawati, Nely Agustin, Mardiyah
West Java: Nunung Nurnaningrum, Firta Nurcita Awali
West Kalimantan: Dany Fitriana, Diana Lestari, Kholilah
NTT: Adi Nugroho, Bernadette Deram, Susana Rawa

Translators:
Kate Stevens, Mukti Mulyana

Editor:
Budhi Adrianto

ABSTRACT

This study was conducted as part of a collaborative research project led by the Supreme Court of Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia—MA) with the assistance of the Family Court of Australia and the AusAID-funded Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) from 2007–2009. Four different research components made up the study that examined the level of satisfaction of justice seekers who were able to access the Indonesian courts for their family law matters and whether there were sections of the community who were unable to bring their family law cases to the courts and the reasons why. This report outlines one of the research components that examined the barriers faced by female heads of household in the PEKKA organization, the majority of whom live under the Indonesian poverty line, in bringing their family law cases to the courts as a way of assessing barriers generally faced by women, the poor or those living in remote areas.

This report outlines the available statistics for female-headed households in Indonesia and the PEKKA organization whose members agreed to be surveyed as part of the study. It explores why it is important for Indonesian women and their children to have legal marriage, divorce and birth certificate and why these documents are important for female heads of household and their children in terms of accessing broader public services such as the government’s poverty alleviation programs and education.

This report presents the key research findings in relation to PEKKA members’:

1. income levels and ability to access government poverty programs,
2. ability to obtain legal marriage, divorce and birth certificates for themselves and their children (and considers reasons why access to government agencies and courts may be limited for PEKKA members), and
3. education levels and that of their dependants (and compares this with national data on educational attainment).

Keywords: female heads of household, marriage, divorce, birth certificate

TABLE OF CONTENTS

ACKNOWLEDGEMENTS
ABSTRACT
TABLE OF CONTENTS
LIST OF TABLES
LIST OF BOXES
APPENDIX
ABBREVIATIONS
KEY FINDINGS
I. INTRODUCTION

1.1 Research Objectives
1.2 Research Methodology

II. POVERTY LEVEL AND EDUCATION ATTAINMENT

2.1 Poverty Level
2.2 Education Level and Education Attainment of PEKKA Members and Their Dependants

III. MARRIAGE

3.1 Marriage in Kabupaten Pidie
3.2 Marriage in Kabupaten Karawang
3.3 Marriage in Kabupaten Kubu Raya
3.4 Marriage in Kabupaten Flores Timur

IV. DIVORCE

4.1 Divorce Statistics in Kabupaten Pidie
4.2 Divorce Statistics in Kabupaten Karawang
4.3 Divorce Statistics in Kabupaten Kubu Raya
4.4 Divorce Statistics in Kabupaten Flores Timur

V. BIRTH CERTIFICATES

5.1 Birth Certificates in Kabupaten Pidie
5.2 Birth Certificates in Kabupaten Karawang
5.3 Birth Certificates in Kabupaten Kubu Raya
5.4 Birth Certificates in Kabupaten Flores Timur

VI. KEY FINDINGS AND STRATEGIC RESPONSE
APPENDICES

Go to English version

AKSES TERHADAP KEADILAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DI INDONESIA
Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur

TIM PENELITI

SMERU:
Akhmadi, Asri Yusrina, Sri Budiyati, Athia Yumna

PEKKA:
Nani Zulminarni, Romlawati, Mien Rianingsih, Fitria Villa Sahara, Kodar Tri Wusananingsih, Adi Nugroho

IALDF (didukung oleh Australian Agency for International Development):
Cate Sumner

Family Court of Australia:
Leisha Lister

Peneliti Lapangan:
NAD: Ratnawati, Keumalawati, Nely Agustin, Mardiyah
Jawa Barat: Nunung Nurnaningrum, Firta Nurcita Awali
Kalimantan Barat: Dany Fitriana, Diana Lestari, Kholilah
NTT: Bernadette Deram, Susana Rawa, Cornelia Bunga, Kamfina

Penasihat:
Asep Suryahadi

ABSTRAK

Pelaksanaan kajian ini merupakan bagian dari proyek penelitian kerja sama yang dipimpin oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan bantuan dari Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang didanai oleh AusAID pada tahun 2007–2009. Kajian ini terdiri atas empat komponen penelitian berbeda dan bermaksud menguji tingkat kepuasan para pencari keadilan yang dapat mengakses pengadilan di Indonesia bagi berbagai masalah mereka yang berkaitan dengan hukum keluarga, serta menguji apakah terdapat bagian-bagian dalam masyarakat yang tidak dapat membawa kasus-kasus hukum keluarga mereka ke dalam pengadilan, berikut alasan-alasan mengapa hal tersebut terjadi. Laporan ini menguraikan salah satu dari komponen-komponen penelitian yang menguji berbagai tantangan yang dihadapi oleh para perempuan kepala keluarga di organisasi PEKKA yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia dalam membawa kasus-kasus hukum keluarga ke pengadilan sebagai cara untuk menilai berbagai permasalahan yang umumnya dihadapi oleh para perempuan, kaum miskin, atau mereka yang hidup di daerah-daerah terpencil.

Laporan ini merangkum stastistik yang tersedia mengenai keluarga yang dikepalai perempuan di Indonesia dan organisasi PEKKA yang para anggotanya bersedia menjadi bagian dari kajian ini. Laporan ini menyelidiki alasan penting mengapa para perempuan Indonesia dan anak-anak mereka harus memiliki akta pernikahan, perceraian, dan kelahiran yang sah serta mengapa dokumen-dokumen tersebut merupakan hal yang penting bagi perempuan kepala keluarga dan anak-anak mereka untuk mendapatkan pelayanan umum yang lebih luas, seperti program pengentasan kaum miskin dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan utama yang berkaitan dengan para anggota PEKKA:

1. tingkat pendapatan dan kemampuan mereka untuk mengakses program pengentasan kaum miskin dari pemerintah,
2. kemampuan mereka untuk mendapatkan akta pernikahan, perceraian, dan kelahiran yang sah bagi mereka dan anak-anak mereka (dan mempertimbangkan alasan-alasan mengapa akses terhadap lembaga dan pengadilan pemerintah terbatas bagi para anggota PEKKA), dan
3. tingkat pendidikan mereka dan anak-anak mereka (dan membandingkannya dengan data nasional tentang pencapaian pendidikan).

Kata kunci: perempuan kepala rumah tangga, pernikahan, perceraian, akta kelahiran