SMERU Publication

Research Report
Topic: Decentralization and Regional Autonomy

Download Report (English, 930 KB, PDF)
Download Report (Bahasa Indonesia, 983 KB, PDF)

Menuju ke versi Bahasa Indonesia

The Specific Allocation Fund (DAK): Mechanisms and Uses

Research Team

SMERU:
Syaikhu Usman, M. Sulton Mawardi, Adri Poesoro, Asep Suryahadi

Griffith University:
Charles Sampford

Translator:
Kate Weatherley

Editor:
Budhi Adrianto

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of the Specific Allocation Fund (DAK). The three largest DAK-recipient sectors are the focus of the study: education, health, and roads infrastructure. The study sample areas are four districts. This paper was compiled based on the results of in-depth interviews and focus group discussions with various stakeholders as well as analysis of DAK policy and secondary data.

The main objective of DAK is to reduce interregional inequalities in public services. We came across policies in dire need of national uniformity but that still allow variation on some aspects. Conversely, we found some enforced national uniformity in policies that should have provided rooms for variations to accommodate regional specific conditions. In practice, regional governments have become passive recipients of DAK grants. The attitudes of regional government towards the DAK allocation process indicate a general feeling that the central government is not transparent. Furthermore, it is evident that coordination and communication surrounding DAK management between agencies are still limited.

Based on the above findings, we recommend a new paradigm where the central government is suggested to decentralize the authority for the allocation, coordination, and monitoring of district/city use of DAK to provincial governments.

Keywords: specific allocation fund, education, health, roads infrastructure, new paradigm

ACKNOWLEGEMENTS
ABSTRACT
TABLE OF CONTENTS
LIST OF TABLES
LIST OF FIGURES
LIST OF BOXES
ABBREVIATIONS AND GLOSSARY
EXECUTIVE SUMMARY
I INTRODUCTION

1.1 Background
1.2 Aim and Scope
1.3 Methodology
1.4 Report Structure

II REGULATIONS: FROM PLANNING TO ACCOUNTABILITY

2.1 Observation of Funds with Similar Purposes (Presidential Instruction Funds)
2.2 DAK Regulation at the National Level
2.3 DAK Regulation at the Regional Level

III ALLOCATION OF THE SPECIFIC ALLOCATION FUND

3.1 DAK in the National Budget: Comparison of DAU, DAK, DBH, and Deconcentration and Co-administration Funds
3.2 DAK Allocation by Priority Sector
3.3 DAK Allocations in the Sample Districts/City

IV USE OF THE SPECIFIC ALLOCATION FUND: TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND PARTICIPATION

4.1 Development Planning and Examination of DAK

4.1.1 Development Planning
4.1.2 Problems Surrounding the Allocation of DAK to Regions

4.2 Determination of Allocations and Project Types

4.2.1 Determination of Project Location
4.2.2 Problems Surrounding the Technical Guidelines

4.3 Project Implementation
4.4 Monitoring and Evaluation of DAK Projects
4.5 Coordination

V CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
LIST OF REFERENCES
APPENDICES

Go to English version

Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tim Peneliti

SMERU:
Syaikhu Usman, M. Sulton Mawardi, Adri Poesoro, Asep Suryahadi

Universitas Griffith:
Charles Sampford

Editor:
Budhi Adrianto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah mekanisme pengelolaan dana alokasi khusus (DAK). Tiga bidang penerima DAK terbesar menjadi titik kajian: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Daerah sampel penelitiannya adalah empat kabupaten. Laporan ini ditulis berdasarkan hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan berbagai pemangku kepentingan, serta hasil telaah kebijakan dan analisis data sekunder tentang DAK.

Tujuan utama DAK adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. SMERU menemukan terdapatnya sejumlah kebijakan yang sebenarnya memerlukan keseragaman secara nasional namun masih menyediakan ruang bagi ketidakseragaman. Sebaliknya, terdapat juga kebijakan yang seharusnya memberi ruang bagi perbedaan sebagai akibat kondisi antardaerah yang memang berbeda namun justru memaksakan keseragaman secara nasional. Dalam praktiknya, pemda menjadi penerima pasif atas hibah DAK. Sikap pemda terhadap proses pengalokasian DAK mengindikasikan adanya penilaian bahwa Pemerintah Pusat tidak berlaku transparan. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam pengelolaan DAK terlihat masih terbatas.

Berdasarkan berbagai temuan yang terurai di atas, SMERU merekomendasikan sebuah paradigma baru berupa pendesentralisasian kepada pemerintah provinsi kewenangan pengalokasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pelaksanaan atas penggunaan DAK oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kata kunci: dana alokasi khusus, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, paradigma baru

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR KOTAK
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM
RANGKUMAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian
1.3 Metodologi Kajian
1.4 Struktur Laporan

BAB II REGULASI: DARI PERENCANAAN SAMPAI PERTANGGUNGJAWABAN

2.1 Tinjauan mengenai Dana yang Bertujuan Serupa (Dana Inpres)
2.2 Regulasi DAK Tingkat Nasional
2.3 Regulasi DAK Tingkat Daerah

BAB III PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS

3.1 DAK dalam APBN: Perbandingannya dengan DAU, DBH, dan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
3.2 Alokasi DAK per Bidang Prioritas
3.3 Alokasi DAK di Kabupaten/Kota Sampel

BAB IV PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS: TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI

4.1 Perencanaan Pembangunan dan Pengusulan DAK

4.1.1 Perencanaan Pembangunan
4.1.2 Persoalan Seputar Alokasi DAK kepada Daerah

4.2 Penetapan Alokasi dan Jenis Proyek

4.2.1 Penetapan Lokasi Proyek
4.2.2 Persoalan Seputar Petunjuk Teknis

4.3 Pelaksanaan Proyek
4.4 Monitoring dan Evaluasi Proyek DAK
4.5 Koordinasi Pengelolaan DAK

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR ACUAN
LAMPIRAN