SMERU Indonesia |
|
SMERU n Monitoring the Social Crisis in Indonesia n No. 09 / January-April 2000 |
|
| NEWS IN BRIEF | Previous | Back to Table of Content | Next |
| Under the umbrella of SMERU (Social Monitoring and Early Response Unit), one
of the tasks of the Persepsi Daerah team (Provincial Deregulation) has been to publicize
the results of its field-based monitoring of the structural reforms and deregulation
program that has been implemented throughout Indonesia during the past year. On December
6, the Persepsi Daerah team held a national workshop on ?Monitoring of Regional
Implementation of Indonesia?s Structural Reforms and Deregulation Program? in Jakarta. The
workshop was attended by 58 participants from local and central government agencies, NGOs,
mass media, researchers and the private sector. The workshop proceedings have been
published and now are available at SMERU?s Office, Jl. Kusumaatmaja No. 69 Menteng. The discussions during the workshop concluded that the rural trade sector has been heavily taxed by local governments because alternative revenue sources have been tapped by the central government. The biggest percentage of tradable products in many regions, particularly in rural areas, consists of agricultural products. However, most of those who work in the agricultural sector have low incomes. To discourage local government from relying on this sector as its main source of revenue, the central government should consider decentralizing levies on some central government taxes, such as property tax. Various trade barriers and excessive levies, including those illegal levies which were imposed during the New Order era, were not conducive to Indonesian economic reform. The trade sector is not the only source of local revenue. Therefore local governments should immediately construct a more supportive regulatory environment to promote economic growth. This in turn may increase local revenues. n Syaikhu Usman, Provincial Deregulation/Decentralization Unit |
Sebagai salah satu sub-unit SMERU (Social Monitoring & Early Response Unit), mandat Unit Persepsi Daerah antara lain adalah menyebarluaskan hasil monitoring lapangannya tentang kegiatan pemantauan reformasi struktur ekonomi dan Program Deregulasi Daerah yang dilakukan setahun terakhir ini. Pada 6 Desember 1999 yang lalu salah satu tugas penyebaran itu dilakukan melalui Lokakarya Nasional “Pemantauan Reformasi Struktur Ekonomi dan Program Deregulasi Daerah” di Jakarta. Lokakarya ini dihadiri oleh 58 orang dari lembaga pemerintahan daerah dan pusat, LSM, pers, peneliti, pengusaha, dan lain-lain. Proceedings hasil lokakarya ini kini telah diterbitkan dan dapat diperoleh di kantor SMERU, Jl. Kusumaatmaja No. 69, Menteng. Dari diskusi selama lokakarya dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan merupakan objek yang dipungut secara intensif oleh Pemerintah Daerah (Pemda) karena sumber penerimaan besar lainnya sudah ditarik oleh Pemerintah Pusat. Dalam kenyataannya, proporsi terbesar barang-barang yang diperdagangkan di daerah, terutama di perdesaan, adalah hasil pertanian. Padahal penghasilan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian rata-rata masih tergolong rendah. Agar Pemda tidak menjadikan sektor perdagangan sebagai sumber utama penerimaannya, maka Pusat perlu mempertimbangkan untuk mendesentralisasikan pemungutan beberapa jenis pajak pusat, misalnya pajak kekayaan. Perlu disadari bahwa berbagai hambatan perdagangan dan pungutan berlebihan, terutama pungutan informal seperti yang berlangsung selama era “Orde Baru”, bukan kebijakan yang tepat. Penggalian sumber pendapatan daerah tidak harus dilakukan melalui pembebanan sektor perdagangan secara berlebihan. Oleh karena itu, Pemda perlu segera menyusun kebijakan yang lebih kondusif bagi bertumbuhkembangnya perekonomian daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan Pemda. n |