SMERU Indonesia

SMERU n Monitoring the Social Crisis in Indonesia n No. 08 / September-November 1999

FROM THE FIELD Previous | Back to Table of Content | Next

sawarung.gif (2808 bytes)
KonsorsiumLSM Berbasis Luas & Kelompok Masyarakat Madani
A Broad-based NGO & Civil Society Group Consortium: The Bandung Experience

Background

By the end of 1998 SMERU, together with local NGO partners, started Community-based Monitoring of the Social Safety Net (SSN) programs in Kotamadya Bandung, Kotamadya Jakarta Utara, and Kabupaten Lombok Barat. During the development of the pilot projects, SMERU had to respond to the requests from the members of the NGO consortium in Kabupaten Lombok and a civil society forum in Bandung (later known as SAWARUNG) to move beyond monitoring government programs. These organizations saw the need to develop a system that would enable them to control the bureaucracy that implements government programs. They also wished to create a mechanism to allow them to participate fully in decision-making processes, including the design and implementation of development programs.

To participate in this way, communities need to be supported by a constantly up-to-date and accurate database network concerning local conditions, resources, and development needs and problems. Data at the community level is best collected and updated by the community itself. SMERU's role is to facilitate the development of this Community-based Information Network for Development Planning (COMBINE) initiated by local stakeholders. The goal is gradually to promote the implementation of 'Local Good Governance' throughout Indonesia.

Rationale

The rationale for the establishment of the Community-based Information Network (COMBINE) is as follows:

  • By 2001 when the central government's regional autonomy policy has been put in place, regional governments will have to be more efficient and competitive;
  • Efficiency and competitiveness can only be achieved by developing a transparent and accountable public service management system;
  • Efficiency and competitiveness will require the development of a system of governance based on the recognition of local conditions, development needs and resources;
  • Identification of local conditions, development needs and resources requires the development of a nation-wide but locally specific social infrastructure in the form of inclusive and participatory Community Forums at the Kelurahan and the Kecamatan levels, and Trans-actor Forums at the Kabupaten level or certain development areas (kawasan);
  • Such Community Forums should be based on both residential and non-residential communities, such as the community of street vendors, porters, and traders in traditional markets;
  • The nation-wide but locally specific social infrastructure is not a project in itself, but a set of broadly-based and participatory development institutions that can be used by different government and non-government programs for community empowerment;
  • These inclusive and participatory forums will give community and civil society groups the opportunity to develop a bottom-up community-based information system, providing a database of local development needs, resources, and problems;
Latar Belakang

Pada akhir tahun 1998 SMERU bersama beberapa mitra LSM telah membentuk Pemantauan Swadaya Masyarakat (PSM) terhadap program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kotamadya Bandung, Kotamadya Jakarta Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. Pada saat pengembangan proyek rintisan tersebut, SMERU harus menanggapi permintaan anggota Konsorsium LSM di Kabupaten Lombok Barat dan suatu kelompok masyarakat madani di Kotamadya Bandung (kemudian dikenal sebagai SAWARUNG), bahwa masyarakat ingin melakukan lebih dari sekedar memantau program pemerintah. Masyarakat ingin menciptakan suatu sistem yang memungkinkan mereka mengendalikan para birokrat pelaksana program-program pemerintah. Mereka juga ingin menyusun suatu mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperanserta penuh dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat.

Agar dapat berperanserta penuh, masyarakat perlu didukung oleh data paling mutakhir dan jaringan database yang akurat mengenai kondisi lokal, potensi, serta kebutuhan dan masalah pembangunan lokal. Data pada tingkat komunitas yang terbaik adalah data yang dihimpun dan dimutakhirkan oleh masyarakat itu sendiri. Peran SMERU disini adalah memfasilitasi pengembangan Community-based Information Network for Development Planning (COMBINE) atau Jaringan Informasi Berbasis Komunitas untuk Perencanaan Pembangunan yang akan dibentuk oleh berbagai pihak masyarakat yang berkepentingan. Sasarannya adalah agar secara bertahap dapat tercipta 'Pemerintahan Daerah yang Baik' di seluruh Indonesia.

Dasar Pemikiran

COMBINE perlu dikembangkan berdasarkan pemikiran :

  • Bila kebijakan otonomi daerah telah diberlakukan pada tahun 2001, pemerintah daerah sudah harus lebih efisien dan mampu bersaing;
  • Efisiensi dan berdaya saing hanya dapat dicapai melalui sistem pengelolaan layanan publik yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan;
  • Efisiensi dan berdaya saing menuntut pengembangan sistem pemerintahan yang mempertimbangkan kondisi, kebutuhan serta potensi lokal;
  • Identifikasi kondisi dan kebutuhan serta potensi lokal mensyaratkan pengembangan Jaringan nasional infrastruktur sosial berciri lokal dalam bentuk Forum Warga yang berbasis luas dan bersifat partisipatif pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta adanya Forum Lintas Pelaku pada tingkat Kabupaten atau di kawasan tertentu;
  • Forum Warga semacam ini dapat dibentuk berdasarkan lokasi kediaman atau lainnya, misalnya: masyarakat pedagang kaki lima, buruh angkut, pedagang pasar, dsb;
  • Jaringan nasional infrastruktur sosial berciri lokal bukanlah suatu proyek, tetapi adalah sekumpulan berbagai lembaga pengembang yang bersifat partisipatif yang dapat digunakan oleh program pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
  • The nation-wide but locally specific social infrastructure will allow the community to act as a pressure group to achieve good local governance. Furthermore, it can also be used to identify those available resources to increase local revenues.

field81.gif (15622 bytes)
A Trans-village Forum in Kecamatan Sekotong, Kabupaten West Lombok, evaluating the results of monitoring the implementation of the SSN programs
Pertemuan Forum Lintas Desa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sedang mengevaluasi hasil pemantauan pelaksanaan program JPS.
  • Forum yang melibatkan berbagai pihak dan bersifat partisipatif ini akan memungkinkan masyarakat dan kelompok-kelompok madani mampu mengembang-kan sistim informasi ‘bottom-up’ yang akan menjadi database tentang kebutuhan, potensi dan masalah pengembangan masyarakat;

Konsorsium LSM berbasis luas dan kelompok masyarakat madani SAWARUNG di Bandung
Broad-based NGOs and Civil Society Groups within the SAWARUNG Consortium

No

Name of NGOs and civil society groups
Nama LSM dan Kelompok Masyarakat Madani

Field of activities
Jenis Kegiatan

1

Asosiasi Konsultan Pembangunan Permukiman Indonesia (AKPPI-Pusat) ** Development consultant on community management/ Konsultan pembangunan mengenai pengelolaan masyarakat

2

Asosiasi Pemukiman Kooperatif (ASPEK) Community network of cooperative settlements/Jaringan masyarakat untuk koperasi pemukiman

3

Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)* Study and analysis of good governance/Studi dan analisis pemerintah yang baik

4

Bandung Peduli Food relief and community development/Bantuan pangan, pengembangan masyarakat

5

Computer Network Research Group (CNRG) – Institut Teknologi Bandung Research on computer networks and information systems/Riset mengenai jaringan komputer dan sistem informasi

6

Gerakan Lumbung Kota (GLK) ** RW-based urban community movement/Gerakan masyarakat kota berbasis RW

7

Institute of Community Organizer (ICO) Training of facilitators, advocacy/Pelatihan untuk fasilitator, advokasi

8

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) ** Advocacy to farmers and agricultural issues/Advokasi untuk petani dan isu-isu pertanian

9

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER)* Economic empowerment of communities & small businesses/Pemberdayaan ekonomi masyarakat & pedagang kecil

10

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Parahyangan Community advocacy and empowerment/Advokasi dan pemberdayaan masyarakat

11

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Pajajaran* Community advocacy and empowerment/Advokasi dan pemberdayaan masyarakat

12

Lembaga Pengembangan Sumberdaya Pedesaan (LPSP) Empowerment of small businesses/Pemberdayaan masyarakat pedagang kecil

13

Praksis Advocacy, training of facilitators, development studies/Advokasi, pelatihan fasilitator, studi pembangunan

14

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat ** Planned parenthood issues/Isu-isu keluarga berencana.

15

Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) ** Micro enterprises, small-scale agro-business/Usaha kecil, industri kecil di bidang pertanian

16

Yayasan Akatiga ** Research/Penelitian

17

Yayasan Anak Merdeka (YAM) Advocacy for street children/Advokasi untuk anak jalanan

18

Yayasan Bina Karya Housing for workers, education for workers/Perumahan untuk pekerja, pendidikan untuk pekerja

19

Yayasan Bumi Swadaya Bhakti (YBSB) Micro-finance/Pendanaan mikro

20

Yayasan Iqbal Religion and small business/Keagamaan dan perdagangan kecil

21

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (YPM) Dynamic* Environmental issues/Isu-isu lingkungan

22

Yayasan Pendidikan Alternatif (YPA) Alternative education/Pendidikan alternatif

23

Yayasan Pengembangan Swadaya masyarakat (PESAT) Infrastructure, sanitation, provision of clean water/Infrastruktur, sanitasi, pengadaan air bersih

24

Yayasan Setia Budi Utama (YASBU) Environment and provision of clean water/Lingkungan dan pengadaan air bersih

25

Yayasan Sidikara Health, campaign against AIDS/Kesehatan, kampanye anti AIDS

*   Recently joined Sawarung, October 30, 1999/Baru bergabung dengan Sawarung, 30 Oktober 1999
** Members of the Sawarung Presidium/Anggota Presidium Sawarung.

Sawarung, the Bandung experience

One of the lessons learned from SMERU's three pilot projects is that the establishment of COMBINE is best preceded by the formation of a broad-based NGO and civil society consortium. These two elements can be the driving force in establishing an inclusive and participatory locally specific social infrastructure. As a result, various development actors should implement COMBINE in a decentralized manner, while SMERU will only play the role of facilitator in this process.

In Bandung, following the formation of a Kelurahan Community Forum in Cibangkong that was facilitated by SMERU, several NGOs and civil society groups started to discuss the need to form a single broadly based consortium. Eventually, 18 NGOs and civil society groups established a consortium called SAWARUNG (Saresehan Warga Bandung) on July 27, 1999. At present Sawarung has grown to include 25 members. In the near future, the formation of similar consortiums by other communities will be able to draw on lessons learned from SMERU's Bandung experience. The struggle to build good governance at the community level within the context of COMBINE rests in the hands of those consortiums of broad-based NGOs and civil society groups such as SAWARUNG. n AI

  • Jaringan nasional infrastruktur sosial berciri lokal ini akan memungkinkan masyarakat bertindak sebagai kelompok penekan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, juga untuk mengidentifikasi potensi lokal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sawarung (Saresehan Warga Bandung)

Pengalaman SMERU dari tiga proyek pilotnya adalah bahwa pengembangan COMBINE sebaiknya didahului dengan pembentukan suatu konsorsium yang terdiri dari LSM berbasis luas dan kelompok-kelompok masyarakat madani. Kedua unsur ini dapat bertindak sebagai motor penggerak untuk membentuk suatu infrastruktur sosial berciri lokal yang berskala nasional yang berbasis luas dan partisipatif. COMBINE harus dilaksanakan secara desentralisasi oleh pelaku-pelaku pembangunan di daerah, sementara SMERU hanya berperan sebagai fasilitator.

Di Bandung, setelah SMERU menfasilitasi pembentukan Forum warga Kelurahan di Cibangkong, beberapa NGO dan kelompok masyarakat madani mulai mensosialisasikan kebutuhan agar membentuk suatu konsortium berbasis luas. Hasilnya, pada tanggal 27 Juli 1999, SAWARUNG dibentuk oleh 18 LSM dan beberapa kelompok masyarakat madani. Saat ini SAWARUNG sudah mempunyai 25 anggota. Di waktu yang akan datang, pembentukan konsorsium yang sama oleh masyarakat di lokasi-lokasi lainnya akan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman SMERU di Bandung. Upaya menciptakan pemerintah yang baik pada tingkat komunitas dalam konteks pelaksanaan COMBINE terletak ditangan konsorsium-konsorsium LSM berbasis luas dan kelompok masyarakat madani seperti SAWARUNG ini. n AI

For more information, please contact/Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Alexander Irwan (SMERU) 021-3909317 or/atau Buyung Budiafrian (SAWARUNG) 022-2532429.

field82.gif (40239 bytes)A chance to meet and hold discussions with local community and informal leaders in Desa Sekotong Tengah, West Lombok. Kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat di Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat.

 

 

 

 

 

Previous | Back to Table of Content | Next