SMERU Indonesia

SMERU n Monitoring the Social Crisis in Indonesia n No. 06 / June-July 1999

A MESSAGE FROM Previous | Back to Table of Content | Next

Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Krisis
Violence Against Women During the Crisis

Kamala Chandrakirana

[Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan]
[National Commission on Violence-Against Women]

 

In contrast to massive data collection efforts to identify and measure the economic impact of the crisis, there has been very little interest in how it has affected the incidence of violence against women in their homes, workplaces and in society at large. This reflects a long-standing bias about what we consider public concerns and what is, therefore, worthy of systematic documentation and measurement.

Information on the incidence of violence against women during the crisis period is sporadic and anecdotal. In spite of this, we are confident that there has been a significant increase. Several crisis centers in urban areas in Java have reported at least a doubling in the number of women victims of domestic violence who have come to seek help since the crisis began. Community-based women’s groups have reported more tension and fighting in the family because of economic stress. Focus group discussions with women throughout the country indicate more conflict in the household, particularly in urban communities.

The increase in women seeking help from crisis centers reflects several phenomena at once: a real increase in the incidence of violence against women, more confidence among women who are the victims of violence to report their cases, and a growing awareness about the existence of crisis centers and an improved understanding of the services they provide. All these phenomena are, in fact, direct and indirect effects of the crisis. Aside from the psychological stress and subsequent vulnerability to domestic violence produced by economic hardship, women have become more aware of their rights and crisis centers have become more visible in the public eye ever since the tragedy that occurred at the peak of the crisis, namely the mass rape of Chinese Indonesian women.

Another phenomena that we believe to be an integral part of the crisis is the inter-ethnic and inter-religious conflicts which have occurred in various parts of the country during the last twelve months. Ambon and Sambas are two of the most prominent cases. Violence in Aceh and East Timor has also become part of the crisis condition that we are experiencing. The massive violence that has occurred in these areas has forced whole communities to leave their homes and seek refuge in makeshift locations. The number of internally displaced persons in areas of conflict has reached the tens of thousands. Large numbers are women, children and the elderly.

These people have undergone not only psychological trauma from witnessing violent acts directed at themselves, their family members and their neighbors, but they are also facing continual stress in poorly-equipped and poorly-managed refugee camps. Many of them feel no sense of security and safety, as they continue to face violence or the threat of violence from their surroundings. Cases of violence against women have been noted in several of these camps. The reported incidents include physical and verbal aggression by husbands against their wives for being unable to provide for all the needs of their families as well as varying degrees of sexual abuse towards women and girls.

Indeed, the social face of the crisis has been too often ignored. The crisis is not just about the loss of jobs and income for the labor force – a narrowly-defined ‘economic’ crisis. In order to better understand its root causes, its broad impact and the implications these may have for reconstruction, it is necessary to fully appreciate the political and social dimensions of the crisis. This includes the breakdown of the social fabric and stress on the family unit. Among the most vulnerable people in these circumstances, because of the imbalanced nature of gender relations, are women and girls. The increased violence that women must face in their own homes and in their own communities bear witness to this.

Indonesian women are not standing still in the face of such realities. The National Commission of Violence against Women, for instance, is working in Ambon and Buton to develop counseling support to respond to the psychological stress and trauma that exist in the refugee camps. It has been campaigning on the need for neutrality and protection for humanitarian workers in the areas where political conflict is still occurring. The commission will also be facilitating the development of a witness/victim protection program for survivors of violence as well as documenting all forms of violence against women throughout Indonesia.

Berbeda dengan upaya pengumpulan data secara besar-besaran dalam rangka mengidentifikasi dan memperkirakan dampak krisis ekonomi, sangat sedikit data yang menggambarkan bagaimana dampak terjadinya kekerasan terhadap wanita di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan pemahaman yang selama ini kabur tentang apa yang kita anggap sebagai perhatian publik, sehingga di sini terlihat pentingnya perlunya dokumentasi dan perkiraan yang sistematis.

Informasi tentang kekerasan terhadap perempuan selama krisis masih bersifat sporadis dan anekdot. Walaupun demikian, kita sangat yakin adanya indikasi peningkatan yang nyata. Beberapa posko krisis di area perkotaan di Jawa melaporkan sedikitnya jumlah perempuan korban kekerasan dalam keluarga yang meminta uluran tangan telah meningkat dua kali sejak krisis menerpa. Kelompok komunitas perempuan melaporkan adanya peningkatan tekanan dan pertengkaran dalam keluarga yang disebabkan oleh tekanan ekonomi. Diskusi secara kelompok dengan perempuan di seluruh Indonesia mengindikasikan adanya peningkatan konflik dalam keluarga, terutama pada masyarakat perkotaan.

Peningkatan jumlah perempuan yang meminta pertolongan ke posko krisis mencerminkan beberapa fenomena secara bersamaan yaitu: peningkatan secara nyata terjadinya kekerasan terhadap wanita, di antara perempuan korban kekerasan ada yang sudah lebih berani melaporkan kasus mereka, dan meningkatnya pemahaman tentang keberadaan posko krisis dan pelayanan yang disediakan. Seluruh fenomena tersebut, pada kenyataannya, merupakan dampak krisis, baik langsung maupun tidak langsung. Di samping tekanan psikologi dan kerentanan akibat kekerasan dalam rumah tangga karena kesulitan ekonomi, perempuan menjadi semakin sadar tentang hak-haknya, dan posko krisis menjadi lebih terlihat oleh masyarakat setelah tragedi yang terjadi pada puncak krisis, sebut saja perkosaan massal pada perempuan Indonesia etnis Cina.

Fenomena lain yang kita percayai sebagai bagian integral dari krisis adalah konflik antar etnis dan antar agama yang terjadi di beberapa tempat di negara ini selama 12 bulan terakhir. Ambon dan Sambas, adalah dua di antara kasus yang sangat menonjol. Kekerasan di Aceh dan Timor Timur juga menjadi bagian dari kondisi krisis yang kita hadapi. Kekerasan besar-besaran yang terjadi di area ini telah memaksa seluruh masyarakat meninggalkan rumah mereka dan mengharapkan tempat perlindungan di lokasi sementara. Jumlah pengungsi di Indonesia telah mendekati ratusan ribu orang. Kebanyakan adalah perempuan, anak-anak, dan orang yang sudah tua.

Mereka telah mengalami tidak hanya trauma psikis sebagai saksi kekerasan yang mereka alami sendiri, atau kekerasan terhadap anggota keluarga dan tetangganya, tetapi mereka juga menghadapi tekanan yang terus menerus di tempat perlindungan yang tidak memadai. Beberapa dari mereka merasa tidak aman karena terus-menerus menghadapi kekerasan atau perlakuan kasar dari sekitarnya. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dicatat di beberapa tempat pengungsian. Laporan kejadian termasuk serangan fisik dan lisan oleh suami terhadap para istri yang terjadi hanya karena ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan anggota keluarga, termasuk beberapa tingkatan pelecehan seksual terhadap perempuan dan gadis usia belia.

Wajah krisis sosial yang sesungguhnya sering sekali dilupakan. Krisis - bukan hanya kehilangan pekerjaan dan penghasilan semata – yang disempitkan menjadi krisis ‘ekonomi’. Dalam rangka memahami dengan lebih baik tentang akar permasalahan, dampak dan pengertian yang lebih luas bagi suatu perbaikan, sangat penting untuk memasukkan dimensi politik dan sosial dari krisis. Termasuk gangguan terhadap pranata sosial dan tekanan pada unit keluarga. Di antara orang yang paling rentan dalam situasi ini, karena ketidaksamaan hubungan jender, adalah perempuan dan gadis belia. Meningkatnya kekerasan yang dihadapi perempuan dalam rumah mereka sendiri dan dalam masyarakatnya sendiri adalah sebagai saksinya.

Perempuan Indonesia tidak hanya tinggal diam dalam menghadapi kenyataan ini. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, misalnya, bekerja di Ambon dan Buton untuk mengembangkan bantuan konsultasi dalam merespon tekanan trauma psikologi yang terjadi di tempat pengungsian. Perlunya netralitas dan perlindungan pekerja kemanusiaan di wilayah terjadinya konflik politik telah disebarluaskan. Komisi ini juga akan memfasilitasi pengembangan program perlindungan terhadap saksi/korban yang selamat dari kekerasan, termasuk mendokumentasikan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia.


For further information, please contact the National Commission on Violence Against Women, Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310, contact phone no: 021-3925230, fax: 021-3925227 (temporary). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310, telepon: 021-3925230, faks: 021-3925227 (sementara).

Previous | Back to Table of Content | Next