SMERU Indonesia

SMERU n Monitoring the Social Crisis in Indonesia n No. 05 / May 1999

NEWS IN BRIEF Previous | Back to Table of Content | Next

Penyebarluasan Peraturan:
Kasus UU Perubahan Pajak No. 18, 1997
Disseminating Regulations: The Case of Tax Reform Law No. 18, 1997

All laws which regulate people are open to the public and should be disseminated. They clearly state: "In the hope that all the people will be notified, we order that this law [Government Regulation, Ministerial Decree, and Regional Regulation] should be officially placed on the government record". Effective ways to disseminate these rules and regulations widely among the public have not yet been systematically developed.

In reality, laws and regulations are seldom accessible. Socialization is rarely carried out, especially if the information has economic value. We often find that the more valuable the information, the harder it is to obtain and the more expensive it can be, thus effectively preventing its spread. Poor preparation and lack of funds to carry out socialization are additional stumbling blocks.

Field work by the Persepsi Daerah team has shown that efforts to disseminate Law No. 18, 1997, which has reduced the coverage and impact of Regional Taxes and Retribution have varied widely from one region to the next, and illustrate the range of problems encountered in socializing important regulations.

East Nusa Tenggara

In addition to information from the mass media, local governments has played an important role in disseminating the planned changes. For example, just the day before Retribution was to be abolished, the local government in Sumba Timur used a car with a loudspeaker traveling throughout the area to announce the changes.

The result was that the communities clearly understood this regulation. Coffee farmers and traders from even the most remote areas knew that beginning on May 23, 1998 retribution on coffee was no longer to be permitted. This applied also to livestock farmers and traders in the local livestock market. They reported enthusiastically, "Now is the era of free trade," and now "no government officials molest" the economy.

West Java

There were no particular steps by local government offices to socialize this law in the community, with the claim that there were no funds available from the regional budget for this purpose. Government officials learned about the law through regular work meetings. Public announcement of the impending changes was done by inviting the press to attend a session of the Regional Assembly. The head of the West Java Chamber of Commerce and Industry also admitted his organization did not put the socialization work into their agenda; instead, they prefer to wait for members' complaints.

Despite the lack of comprehensive dissemination activities, the government meetings were relatively successful in defining several prohibited levies to government officials, and by May, 1998 the prohibited taxes and levies were no longer demanded.

South Sulawesi

The instruction to terminate Retribution was issued by the provincial government on May 7, 1998. Shortly before that, the governor visited each regency to explain how to implement this change. However, it appears the instruction and information given by the governor was not clearly understood by the local officials: they not only eliminated the retribution but also halted all related government tax management. The community also received partial or sometimes incorrect information through the media, and acted on it: livestock traders stopped making reports to the Animal Husbandry Service beginning in May 1998, and hotel and restaurant owners refused to pay their legitimate taxes (Pajak Pembangunan I).

The Governor issued a clarifying instruction in June 1998 firmly stating which taxes were still due and that government offices must continue their activities. The damage was corrected, but a better prepared and implemented communication plan would have avoided the confusion of the local officials and the population.

Conclusion

This important local tax reform law became effective in May 1998, one year after it had been issued. The one year time lag was to enable government officials to prepare internally and to socialize it to the community. Unfortunately, it appears that regional government officials generally did not use this opportunity very well.

Every regulation should be accompanied by a range of mechanisms to make it publicly known. These could include distributing the main points of the regulation to all mass media, displaying it in strategic locations such as post offices, and sending copies to libraries. Greater effort should also be made to utilize the internet to disseminate the official government record. Local governments should also develop a complimentary set of mechanisms tailored to the community's needs. n SU

Semua perundangan yang mengatur rakyat bersifat terbuka, karena itu perlu disebarluaskan. Keterbukaan itu selalu dinyatakan pada penutup peraturan: "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU [PP, Kepmen, Perda] dengan penempatannya dalam lembaran negara [daerah]." Meskipun demikian, cara efektif untuk menyebarluaskan peraturan-peraturan tersebut kepada masyarakat luas belum dikembangkan secara sistematis.

Dalam kenyataan, sosialisasi terhadap peraturan masih jarang dilakukan, begitu juga dengan aksesibilitas publik, khususnya apabila informasi tersebut bernilai ekonomis. Kita sering melihat bahwa semakin bernilai sebuah informasi, semakin sulit dan mahal informasi tersebut didapat, hal ini tentu saja menghambat proses penyebarluasan informasi tersebut. Persiapan dan dana yang kurang dalam melaksanakan sosialisasi peraturan merupakan hambatan lain dari proses penyebarluasan tersebut.

Survei lapangan yang dilakukan oleh Tim Persepsi Daerah memperlihatkan bahwa usaha untuk menyebarluaskan UU No 18, 1997 yang mengurangi jumlah dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, juga ditemukan berbagai masalah yang dihadapi dalam mensosialisasikan peraturan yang ada.

N T T

Selain informasi dari media massa, pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mendiseminasikan perubahan peraturan. Misalnya, menjelang hari penghapusan pungutan, Pemda Sumba Timur menggunakan kendaraan dengan pengeras suara berkeliling daerah untuk mengumumkan perubahan tersebut.

Hasilnya adalah bahwa masyarakat mengerti peraturan tersebut dengan benar. Bahkan petani kopi dari daerah terpencilpun mengetahui bahwa mulai tanggal 23 Maret 1998 tidak ada lagi pungutan atas kopi. Hal ini juga terjadi pada peternak dan pedagang di pasar hewan. Dengan bersemangat mereka mengatakan "Sekarang adalah era perdagangan bebas", artinya, tidak boleh lagi ada "orang pemerintah yang mengganggu" perekonomian.

Jabar

Pemda tidak mensosialisasikan UU ini secara khusus kepada masyarakat. Alasannya, APBD tidak menyediakan dana. Sosialisasi untuk aparat dilakukan melalui Rapat Kerja, sedangkan untuk publik dengan mengundang pers menghadiri sidang DPRD.

Kadinda Jabar juga mengakui tidak pernah meng-agendakan penyebarluasan UU ini. Kadinda lebih banyak menunggu "keluhan" anggotanya.Meskipun diseminasi yang dilakukan masih kurang, namun forum rapat kerja aparat cukup berhasil dalam menjelaskan penghapusan beberapa pungutan, hingga sejak bulan Mei 1998, pajak dan retribusi yang dihapus sudah tidak dipungut lagi.

Sulsel

Pada 7 Mei 1998 instruksi penghentian pungutan dikeluarkan oleh Pemda. Sebelum itu, Gubernur melakukan kunjungan ke setiap kabupaten untuk menjelaskan perubahan UU ini. Kelihatannya instruksi dan informasi yang diberikan kurang jelas dimengerti oleh aparat Pemda. Akibatnya, tidak hanya pungutannya yang dihapus, tetapi kegiatan yang berkaitan dengan semua pajak manajemen pemerintahan juga terhenti. Di pihak lain, masyarakat mendapat informasi tidak lengkap melalui berbagai media, dan akibatnya, penafsiran mereka juga kurang tepat. Sejak Mei 1998, pedagang ternak, misalnya, tidak lagi melaporkan kegiatannya ke Dinas Peternakan. Bahkan, pengusaha hotel dan restoran tidak mau membayar Pajak Pembangunan I.

Oleh karena itu, pada Juni 1998 dikeluarkan Instruksi Gubernur, yang isinya menegaskan bahwa meski beberapa pungutan dihapus, namun fungsi pemerintahan harus dilaksanakan seperti biasa. Persiapan dan implementasi penyampaian yang lebih baik dapat mencegah terjadinya salah persepsi baik bagi aparat maupun masyarakat.

Kesimpulan

Perubahan pajak daerah mulai berlaku efektif pada bulan Mei 1998, setahun setelah dikeluarkan. Proses pelaksanaan UU ini dengan peluang waktu setahun antara pengesahan dan pemberlakuannya, sesungguhnya memberi keleluasaan bagi persiapan dan sosialisasinya. Namun, Pemda umumnya tidak memanfaatkannya dengan baik.

Keterbukaan peraturan perlu didukung dengan mekanisme penyebarluasannya. Misalnya, dengan menyebarkan isi pokoknya ke semua media dan menempelnya di tempat-tempat strategis, seperti kantor pos, mengirimkannya ke perpustakaan umum, serta memasukkannya dalam homepage lembaran negara. Pemda juga perlu mengembangkan perangkat tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. n SU

Previous | Back to Table of Content | Next