Nusa Tenggara Barat

Indonesia

Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota

Laporan ini merupakan hasil kajian cepat terhadap program subsidi langsung tunai tahap pertama yang merupakan salah satu bentuk program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang diberikan kepada rumah tangga miskin. Pemantauan dan penilaian dini atas pelaksanaan program tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahannya sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi penyempurnaan pelaksanaannya dan bagi perencanaan program sejenis di masa mendatang.

Menilai Otda dari Kemajuan Pelayanan Publik

Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005

Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM.

Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah, Kasus: Nusa Tenggara Barat

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Analisis Kemiskinan Partisipatoris (AKP)

Dengan telah disusunnya Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) di Indonesia, muncul kebutuhan akan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) melalui proses inklusif dengan menerapkan analisis kemiskinan partisipatoris (AKP). Kajian ini merupakan uji coba upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan AKP dan memanfaatkan hasilnya sebagai salah satu masukan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah, termasuk SPKD.

Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Survei Baseline Kehadiran Guru dan Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil

Survei baseline kehadiran guru 2008 bertujuan untuk memperoleh perkiraan terbaru tingkat absensi guru di sekolah dasar (SD), mengetahui perubahannya dalam lima tahun terakhir sejak diadakannya survei pertama pada 2003, dan mengetahui pengaruh pemberian Program Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil (Bankes) terhadap tingkat absensi guru di Indonesia. Selain itu, survei ini juga menggali informasi tentang tingkat absensi murid SD dan kemampuan murid kelas IV dalam pelajaran matematika dan bahasa Indonesia.

Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kinerja Pelayanan Publik: Kasus Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Ketika Guru Absen: Kemana Mereka dan Bagaimana Murid?

Kajian terhadap pelayanan pendidikan akhir-akhir ini, termasuk dalam World Development Report 2004 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, mulai menyoroti persoalan absennya guru dari tempat kerjanya. Laporan ini berisi gambaran sebagian hasil survei mengenai pelayanan pendidikan dasar dengan fokus pada tingkat keabsenan guru dan dampaknya terhadap kinerja belajar murid.

Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar

Kertas kerja ini membahas perubahan alokasi anggaran di bidang pendidikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah serta potensi implikasinya terhadap kondisi pelayanan pendidikan dasar. Hasil survei SMERU bekerja sama dengan Bank Dunia tentang pelayanan pendidikan dasar pada tahun 2002 di lima kabupaten dan lima kota sampel serta beberapa hasil penelitian SMERU lainnya melengkapi analisis dalam laporan ini.

Bagikan laman ini