Jawa Barat

Indonesia

Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN): Apakah Program Tahun 2002 Berjalan Efektif? Bukti-bukti dari Bengkulu dan Karawang

Buku II: Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya dan Makassar)

Guna mengetahui keberadaan upaya penguatan usaha mikro, Lembaga Penelitian SMERU bekerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan melakukan pemetaan upaya penguatan usaha mikro yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga di tingkat pusat selama pada periode tahun 1997 – 2003. Disamping itu, guna memahami keberadaan upaya di lapangan, maka dilakukan penelitian lapangan pada tanggal 29 September–12 Oktober 2003 secara serentak di 6 (enam) kabupaten/kota. Laporan ini menyajikan temuan dari penelitian lapangan tersebut. 

Ketika Guru Absen: Kemana Mereka dan Bagaimana Murid?

Kajian terhadap pelayanan pendidikan akhir-akhir ini, termasuk dalam World Development Report 2004 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, mulai menyoroti persoalan absennya guru dari tempat kerjanya. Laporan ini berisi gambaran sebagian hasil survei mengenai pelayanan pendidikan dasar dengan fokus pada tingkat keabsenan guru dan dampaknya terhadap kinerja belajar murid.

Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar

Kertas kerja ini membahas perubahan alokasi anggaran di bidang pendidikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah serta potensi implikasinya terhadap kondisi pelayanan pendidikan dasar. Hasil survei SMERU bekerja sama dengan Bank Dunia tentang pelayanan pendidikan dasar pada tahun 2002 di lima kabupaten dan lima kota sampel serta beberapa hasil penelitian SMERU lainnya melengkapi analisis dalam laporan ini.

Verifikasi Ketepatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM) dalam Penargetan Keluarga Miskin: Hasil Verifikasi di Dua Desa Uji Coba SPKM

Permasalahan penentuan target merupakan masalah yang berulang kali timbul dalam pelaksanaan suatu program kesejahteraan sosial. Lembaga Penelitian SMERU telah mengembangkan suatu sistem pendataan yang berbasis pada masyarakat setempat dan analisisnya dilakukan secara objektif dengan menggunakan metode Principal Component Analysis atau Analisis Komponen Dasar. Sistem pendataan ini dikenal dengan nama Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM).

Kajian Cepat terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011

Dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan pengembangan suatu basis data terpadu untuk berbagai program perlindungan sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia, menyelenggarakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013

Segera setelah menaikkan harga BBM pada 22 Juni 2013, Pemerintah meluncurkan program BLSM untuk membantu 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Bantuan tunai Rp150.000 per bulan ini diberikan selama empat bulan dan disalurkan dalam dua tahap pada Juni/Juli dan September/Oktober 2013 oleh PT. Pos Indonesia.

Kegiatan Ekonomi Penduduk Desa di Luar Pertanian: Sebuah Cerita dari Satu Desa di Kabupaten Cirebon

Tim merekam sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk Desa Buyut, terutama di sekitar kegiatan industri rotan. Tiga titik perhatian studi ini adalah: pertama, melihat pengaruh kegiatan ekonomi desa lain terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Desa Buyut, kedua, melihat dampak kegiatan ekonomi di luar pertanian terhadap kegiatan pertanian, dan ketiga, melihat hubungan antara kegiatan ekonomi di luar pertanian dengan dimensi sosial ekonomi penduduk desa yang lebih luas

Penentu Kinerja Murid Sekolah Dasar di Indonesia: Peranan Guru dan Sekolah

Kertas kerja ini membahas sejumlah faktor penentu kinerja murid berdasarkan tes matematik dan dikte terhadap murid Kelas 4 sekolah dasar di Indonesia. Kami menggunakan dataset informasi murid dan sekolah yang unik, yang dikumpulkan dalam suatu survei nasional yang representatif di 110 sekolah umum di 8 provinsi yang dilakukan pada tahun 2003.

Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013

Bersamaan dengan kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013, pemerintah meluncurkan beberapa program kompensasi, antara lain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Untuk mengakses program ini, ruta sasaran mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan juga untuk mengakses Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). BLSM memberikan bantuan tunai Rp150.000 per bulan selama empat bulan kepada 15,5 juta rumah tangga (ruta) miskin dan rentan. Pencairan BLSM berlangsung pada Juni/Juli dan September/Oktober 2013 melalui PT. Pos Indonesia.

Bagikan laman ini