SMERU merupakan akronim dari Social Monitoring and Early Response Unit, sebuah proyek yang didanai oleh AusAID, ASEM, dan USAID sebagai respons terhadap krisis keuangan Asia dan gejolak politik di Indonesia pada 1998–1999. Proyek ini dikelola oleh Bank Dunia untuk melaksanakan pemantauan yang independen, tepercaya, dan waktu nyata (real time) terhadap dampak sosial krisis keuangan dan sosial-politik yang sedang terjadi di Indonesia saat itu. Proyek ini berjalan dari Oktober 1998 hingga Desember 2000.
Namun, sejumlah peneliti yang terlibat dalam proyek SMERU berupaya mengubah inisiatif ini menjadi sebuah institusi yang independen. Pada Januari 2001, The SMERU Research Institute didirikan sebagai lembaga penelitian independen untuk kajian kebijakan publik. Pendiri utamanya adalah Dr. Sudarno Sumarto, Dr. Syaikhu Usman, dan Bambang Sulaksono, M.M. Fokus penelitian SMERU pun meluas dari dampak langsung krisis 1998 ke beragam isu sosial-ekonomi “pascakrisis”. Pada masa awal pendiriannya, SMERU didanai oleh Ford Foundation, AusAID, dan DFID. Para Pembina dan Penasihat (sebelumnya Dewan Gubernur) berasal dari kalangan akademisi, komunitas penelitian di Indonesia dan luar negeri, serta sektor swasta.
Sudarno memimpin SMERU yang baru terbentuk. Ia berhasil membangun landasan bagi operasional jangka panjang Lembaga dan membangun reputasi SMERU sebagai lembaga kajian berkualitas. SMERU melanjutkan kerjanya di bidang pengukuran kemiskinan dengan merancang peta kemiskinan komprehensif yang pertama di Indonesia. Proyek ini dimulai dengan fase pilot pada 2001 dan berujung pada dirilisnya peta kemiskinan berskala nasional pada 2005.
Pada 2009, Dr. Asep Suryahadi ditunjuk sebagai Direktur SMERU berikutnya, menggantikan Sudarno. Di bawah kepemimpinan Asep, SMERU tidak hanya berkembang menjadi lembaga yang terdepan dalam analisis kemiskinan, tetapi juga mendapat pengakuan lebih di kalangan pembuat kebijakan tingkat nasional, terutama atas kerja SMERU di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Asep meningkatkan pemahaman SMERU mengenai proses perumusan kebijakan. Pada 2011, ia “mereformasi” pendekatan SMERU dalam perumusan kebijakan menjadi keterlibatan yang lebih aktif dan langsung. Ia membangun relasi yang lebih dekat dengan para pembuat kebijakan di kementerian dan badan pemerintah lainnya untuk menggalakkan pentingnya data dan penelitian demi menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.
Pada 2013, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempercayakan SMERU untuk mengembangkan kertas putih penanggulangan kemiskinan, yakni Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI). Tugas dari Bappenas ini merupakan pencapaian besar bagi SMERU karena umumnya institusi asing yang ditunjuk untuk mengelola proyek semacamnya. Selama masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo, MP3KI diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019.
SMERU terus berupaya terlibat dalam dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan subnasional. Pada 2016, SMERU memulai penyelenggaraan rangkaian Forum Pembangunan Daerah (FPD) untuk memperluas jangkauan diseminasi penelitiannya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi SMERU untuk mendiskusikan dan memperkenalkan kegiatan penelitian dan publikasi SMERU. Hingga saat ini, Lembaga terus menjaga hubungan dan komunikasi dengan pembuat kebijakan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.
Pada 2017, SMERU terpilih untuk memimpin Program RISE di Indonesia, yaitu program penelitian multinegara berskala besar yang berupaya memahami bagaimana sistem persekolahan di negara berkembang dapat mengatasi krisis pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang lebih baik. Dalam mengelola Program RISE, SMERU bekerja sama dengan dua lembaga internasional: Amsterdam Institute for Global Health and Development (the Netherlands) dan Mathematica Policy Research (USA). SMERU adalah satu-satunya lembaga lokal yang memimpin studi RISE di antara negara-negara lain yang juga melaksanakan program ini. Ini adalah bukti dari keahlian dan kredibilitas SMERU yang telah berlangsung lama dan diakui secara nasional dan internasional.
Kepemimpinan Asep berakhir pada 2019, dan digantikan oleh Ir. Widjajanti Isdijoso M.Ec.St. (Anti). Sebelumnya Anti menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan dari 2009 sampai 2019, di mana ia memperkuat kemitraan SMERU dengan badan pemerintahan, penyandang dana, dan organisasi nonpemerintah.
Saat ini Anti memimpin SMERU dalam mempertahankan reputasi Lembaga yang terdepan dalam bidang analisis kemiskinan dan isu sosial-ekonomi lainnya. Karena adanya kebutuhan yang besar akan penggunaan data dalam proses pembuatan kebijakan publik, SMERU akan bekerja dan bermitra dengan kementerian, badan pemerintahan, dan pemerintah daerah untuk mendukung perumusan kebijakannya dengan memberikan bukti, wawasan, atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian.
Mendekati dekade ketiganya dalam menyediakan analisis dan panduan untuk berbagai isu sosial-ekonomi, SMERU akan terus melakukan penelitian sosial-ekonomi dalam bidang kemiskinan dan ketimpangan, perlindungan sosial, dan pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan), serta isu kerentanan yang semuanya penting dan relevan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
The SMERU Research Institute adalah sebuah organisasi nirlaba yang berlokasi dan terdaftar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SMERU dikelola oleh Yayasan SMERU, yang saat ini dipimpin oleh Dr. Sudarno Sumarto.
