Korupsi, Tata Kelola, dan Ketimpangan di Indonesia

Selasa, Oktober 31, 2017

(This webinar is only available in Indonesian)

Sejak dimulainya proses transformasi sistem desentralisasi di Indonesia, distribusi pendapatan di negara ini telah menjadi makin timpang. Hal ini tampak dari naiknya koefisien Gini berbasis konsumsi dari 0,31 pada 2001 menjadi 0,4 pada 2016. Literatur mengenai upaya untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia terlalu banyak membahas faktor-faktor ekonomi. Literatur yang membahas aspek-aspek nonekonomi terutama terkait tata kelola, termasuk mengenai kebijakan birokrasi yang efektif dan pengarusutamaan antikorupsi, masih kurang. Lembaga pemegang kekuasaan yang berkualitas dapat mempercepat proses penyediaan layanan dasar, pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan. Jika dilakukan dengan benar, desentralisasi dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mempraktikkan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghilangkan birokrasi berbelit dan korupsi. Tata kelola yang baik serta berkurangnya praktik perburuan rente (rent-seeking practice) dapat mempercepat pengurangan ketimpangan. Dengan menggunakan set data gabungan indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index/CPI), indeks tata kelola pemerintahan (Indonesian governance index/IGI), dan data realisasi anggaran di tingkat provinsi, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak tata kelola yang baik pada ketimpangan di Indonesia. Bukti dari studi ini akan memberi informasi berharga dan penting kepada pembuat kebijakan bahwa upaya menangani ketimpangan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan isu-isu ekonomi dan nonekonomi.  
  
Pembicara: Mayang Rizky (Peneliti, SMERU)

Bagikan laman ini

Waktu 
10:00 - 12:00 (GMT+7)
Tempat 
SMERU Annex (Graha Bintang, 6th Floor) Jl. Cikini Raya No. 55 Jakarta
Nama Kontak 
The SMERU Research Institute
Email Kontak 
comms@smeru.or.id