Menelisik Program Kampanye "Bagi-bagi Uang" Agus-Sylviana

Oleh Fatimah Zahrah | Rabu, 18 Januari 2017 | Tirto.ID

 

 

 

Kilas Balik Bantuan Langsung Tunai

SMERU, lembaga riset kajian publik melakukan penelitian terhadap bantuan tunai 2005, 2008 dan 2013 dengan pendekatan kualitatif dilengkapi dengan angka kuantitaif. Penelitian 2005 dan 2008 dilakukan di lima kota/kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, Kabupaten Bima, dan Kota Ternate. Sementara pada 2013 pemantauan dilakukan di empat kecamatan dari Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Karawang, dan Kota Bandung.

Dari hasil penelitian dan pemantauan tersebut menemukan kesimpulan masalah BLT. Pertama, BLT nyatanya tidak mampu mengatasi guncangan ekonomi penduduk miskin akibat kenaikan BBM. 

Dalam penelitian ini, semua responden yang menerima BLT mengaku dana tersebut tidak membuat mereka malas bekerja. Alasannya karena dana yang diterima tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dana bantuan yang biasanya dikucurkan tiap dua-tiga bulan, umumnya habis dibelanjakan dalam satu minggu untuk kebutuhan pokok. Alhasil merekapun tak bisa leha-leha dalam waktu lama. 

Temuan masalah kedua yakni masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Banyak rumah tangga miskin yang seharusnya menerima BLT tapi tidak menerima, atau sebaliknya. 

SMERU menyebut masalah disebabkan oleh beberapa hal, yakni: kriteria pemilihan rumah tangga miskin yang tidak tepat, mekanisme pendataan yang tidak menyeluruh karena ada kuota pendataan dan tidak sesuai dengan ketentuan disebabkan oleh nepotisme, integritas pendata dan warga yang didata meragukan, serta database yang tidak diperbaharui. 

Ketiga, inilah masalah terbesar dari BLT yakni korupsi dari tingkat pusat maupun RT/RW. Saat pendataan BLT amatlah rentan nepotisme. Ketika pencairan BLT banyak dipotong sana-sini. Ada beberapa macam alasan pemotongan dana yang ditemukan SMERU. 

Diantaranya adalah patungan untuk membantu keluarga miskin yang tidak menerima bantuan, membiayai kegiatan masyarakat bersama, pembangunan infrastruktur jalan, acara keagamaan, atau untuk memberi insentif kepada aparat desa. 

Selengkapnya....