Program ini sebaiknya diarahkan untuk memperkuat upaya penanganan dampak pandemi #COVID-19, seperti pelatihan untuk tenaga kesehatan, relawan, dan usaha kecil dan mikro (UKM).
Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi COVID-19: masyarakat miskin, pekerja informal, dan pelaku usaha transportasi daring. Bagaimana mekanisme pendataan penerima dan penyaluran bantuan? Berikut rekomendasi SMERU.
Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu sektor usaha kecil dan mikro (UKM) yang terkena dampak pandemi COVID-19? Berikut rekomendasi SMERU.
Kebijakan ini belum menjangkau kelompok masyarakat yang juga membutuhkan bantuan dan berpotensi menyebabkan pemborosan konsumsi listrik oleh pengguna.
Sehubungan dengan penetapan COVID-19 sebagai pandemi global dan perlunya keikutsertaan semua pihak dalam mencegah penyebaran COVID-19
Provinsi Sulawesi Selatan mencapai nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) peringkat ke-15 dari seluruh provinsi di Indonesia. Capaian ini dapat diraih Pemprov Sulsel berkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) riil perkapita tinggi, tingkat kemiskinan rendah, serta perluasan akses dan kesempatan. Beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi termasuk rendahnya andil manufaktur terhadap PDRB, persentase pekerja >35jam per minggu rendah, dan tingginya tingkat ketimpangan.
Kemiskinan merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama dalam perumusan kebijakan. The SMERU Research Institute, sebagai lembaga terdepan di bidang penelitian sosial-ekonomi di Indonesia, mendukung wacana kebijakan sektor publik dan swasta yang inklusif melalui analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan dan potensi dampaknya.
Sejak didirikan pada 2001, SMERU merupakan lembaga terdepan di bidang penelitian sosial-ekonomi di Indonesia. SMERU melakukan kajian yang menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi keduanya (mixed-method) mengenai berbagai isu sosial-ekonomi di Indonesia. Selain itu, SMERU mendukung wacana kebijakan sektor publik dan swasta yang inklusif melalui analisis kebijakan pembangunan dan potensi dampaknya.
Pada Oktober 2019, SMERU kembali menjadi tuan rumah FKP untuk 5 (lima) seminar dengan 5 (lima) topik berbeda yang akan diselenggarakan setiap minggu di Jakarta. Kelima topik tersebut adalah (i) Sistem Perlindungan Sosial Indonesia ke Depan, (ii) Kekerasan Terhadap Perempuan, (iii) Harapan bagi Program Keluarga Harapan: Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan, (iv) Asesmen Kemampuan Literasi dan Numerasi Anak, dan (v) Inklusi Disabilitas Dalam Pembangunan.
The SMERU Research Institute secara resmi mengumumkan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina SMERU yang efektif bekerja sejak 1 Agustus 2019.
Ketua Dewan Pembina—Dr. Sudarno Sumarto
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-Nonkomersial 4.0 Internasional.
Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.
The SMERU Research Institute
Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330 Indonesia
Tel: (62-21) 3193 6336
Fax: (62-21) 3193 0850
Email: smeru@smeru.or.id
Temukan kami pada Google Maps >
